Pada hari Selasa (25/10) dalam konferensi pers yang juga disiarkan oleh TV PBB, dia mengatakan bahwa kenaikan produksi pangan dari industri dan terkait liberalisasi perdagangan telah membuat perusahaan-perusahaan besar membanjiri pasar global dengan makanan murah dan miskin nutrisi.

Hal itu memaksa orang miskin untuk memilih antara kelayakan ekonomi dan gizi, dan secara efektif melanggar hak-hak mereka untuk akses pada makanan yang memadai.

"Dalam kerangka hak asasi manusia, negara berkewajiban untuk memastikan langkah-langkah efektif untuk mengatur industri makanan, memastikan bahwa kebijakan tentang gizi bebas dari pengaruh sektor swasta dan menerapkan kebijakan yang komprehensif yang memerangi kekurangan gizi dalam segala bentuknya," katanya.

Dia mengatakan bahwa ada sekitar 800 juta orang di dunia yang hidup dalam kelaparan. Sementara lebih dari dua miliar orang menderita kekurangan gizi mikro. Sebaliknya ada 600 juta orang mengalami obesitas (kegemukan).

Ini berarti hampir setengah penduduk dunia dapat dikatakan dalam keadaan tanpa akses pada makanan yang memadai.

Dia sangat prihatin pada strategi pemasaran yang agresif dalam mempromosikan junk food untuk anak-anak di negara-negara berkembang.

Dia meminta pemerintah untuk menghindari sistem industri pangan dan mengadopsi sistem yang lebih lestari berdasarkan keseimbangan ekologis.

"Langkah pertama adalah mengidetifikasi gizi sebagai komponen penting dari hak manusia atas pangan yang diperkuat dengan memantau akuntabilitas dan transparansi," katanya.

Untuk itu, menurut profesor riset pada University of California, Santa Barbara Los Amnegels AS ini, negara harus lebih dari memastikan syaratan minimum yang diperlukan untuk kelangsungan hidup rakyat mereka. Memastikan akses pada makanan yang bergizi yang memadai.

Perempuan dari Turki ini mengatakan bahwa masyarakat internasional gagal dalam memenuhi kesepakatan global dalam mencapai target nutrisi untuk membasmi kekurangan gizi dalam segala bentuknya.

Editor : Sabar Subekti