Aksi itu akan menyerukan agar dunia memfokuskan perhatian pada masih dihambatnya akses jurnalis asing ke Papua, padahal sejak awal tahun lalu pemerintah RI telah berjanji untuk membukanya.

Aksi unjuk rasa secara global tersebut akan dimulai pada 1 Mei dan berpuncak pada Hari Pers Dunia, 3 Mei.

Menurut situs pendukung Papua Merdeka, Free West Papua Campaign, dikutip dari asiapacificreport.nz, aksi unjuk rasa antara lain akan berlangsung di Trafalgar Square, London, pada 1 Mei pukul 12:00 waktu setempat, bergerak menuju Kedubes RI di Westminster, London.

Sementara itu di Abuja, Nigeria, peserta unjuk rasa akan berkumpul pada 1 Mei pukul 08:00 di Eagles Squares menggabungkan diri dengan unjuk rasa hari buruh. Aksi unjuk rasa mendukung Papua Merdeka di Abuja diprakarsai oleh Dimeji Macaulay dari Conscience Radio.

Selain di dua kota itu, aksi unjuk rasa lainnya juga sedang direncanakan di The Hague, Belanda, Perth, Australia, Denmark, Jepang, Malawi dan Selandia Baru.

Masih sebagai bagian dari rangkaian aksi itu, Benny Wenda, Juru Bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi payung dan pemersatu bagi berbagai elemen pembebasan Papua, dijadwalkan akan berada di Selandia Baru pada 8 hingga 16 Mei. Di Selandia baru ia antara lain akan berbicara pada sebuah acara yang diselenggarakan oleh Pacific Media Center di Auckland University of Technology.

Kehadiran Benny Wenda di Selandia Baru disponsori oleh Auckland West Papua Action, Asia Pacific Human Rights dan Pax Christi.

Dilansir dari voxy.co.nz, Benny Wenda akan menyerukan dukungan bagi keadilan politik dan sosial bagi rakyat Papua. Secara khusus ia juga akan meminta dukungan pemerintah Selandia Baru atas inisiatif bangsa-bangsa Pasifik yang mendorong isu Papua di PBB.

Sementara itu, Neles Tebay, pengajar pada Sekolah Tinggi Filsafat Fajar Timor dan koordinator Jaringan Damai Papua, dalam sebuah tulisannya di media independen Katolik, La Croix International, menyerukan agar pemerintah Indonesia berdialog dengan ULMWP, dan membicarakan agenda kebijakan yang disepakati kedua belah pihak.

Menurut dia, kekerasan HAM di Papua tidak akan berakhir tanpa pemerintah dan ULMWP duduk bersama dalam sebuah dialog damai. "Dukungan internasional sangat diperlukan untuk mendorong dialog itu terjadi," kata dia.

Neles Tebay mengungkapkan, kekerasan HAM diperkirakan masih akan terus terjadi di masa mendatang.