Konferesi Nasional (Konfernas) Umat Katolik Indonesia ini akan dibuka oleh Sekretaris Jenderal Konferensi Waligereja Indonesia (KWI), Mgr Antonius Subianto Bunyamin OSC serta akan ditutup oleh Ketua Komisi Kerawam KWI, Mgr. Vincentius Sensi Potokota, Pr. Selain itu, Konfernas ini akan dihadiri oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Ignasius Jonan, Menteri Pertahanan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu, serta Menteri Komunikasi, Informasi dan Informatika Rudiantara.
Pertentangan kuat dan keras yang muncul antara nilai mayoritas dan minoritas, antara muslim dan non muslim, intoleransi, radikalisme , pendukung Pancasila dan menolak Pancasila yang muncul seiring dengan berbagai momentum politik yang baru saja berlalu, ternyata tidak hanya memunculkan keprihatinan –kekhawatiran, tetapi – harus diakui juga, merupakan berkah (blessing in disguise) bagi bangsa, negara dan tanah air Indonesia, karena hal ini mengingatkan kembali atas Perjanjian Luhur bangsa Indonesia yang harus selalu dipelihara dan dijaga. Harus diakui, kondisi nasional saat ini membantu bangsa Indonesia dan para pemimpinnya untuk terbuka matanya, melihat secara lebar dan bangun setelah tidur panjang karena dininabobokan oleh semangat Reformasi. Bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke digugah, dibangunkan dan disadarkan adanya ancaman disintegrasi yang sangat serius yang dihadapi oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Ancaman disintegrasi itu meletakkan bangsa, negara serta Kemerdekaan Indonesia pada masa depan yang kabur dan bahkan tidak jelas. Berbagai fenomena politik yang muncul, secara tidak langsung juga mempertanyakan kembali hakikat Konsensus Dasar Nasional yakni Pancasila. NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD RI 1945.
Generasi demi generasi Indonesia yang hidup di berbagai pulau, provinsi, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa, dusun, hanyalah pewaris dan penerus apa yang telah dibangun oleh para pendiri bangsa (founding fathers). Bahwa ada gerakan yang ingin merobohkan negara Indonesia dengan cara menghancurkan Pancasila mengindikasikan hilangnya jati diri bangsa dari generasi-generasi Indonesia, oleh karenanya upaya merawat nilai-nilai kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara ini tidak boleh dinomorduakan dan harus senantiasa di lakukan secara sistematis oleh Pemerintah dan semua komponen masyarakat dengan tanpa mengenal lelah.
Indikasi di atas sekaligus menjelaskan bagaimana pendidikan di Indonesia direncanakan dan berjalan selama ini, bagaimana partai politik di Indonesia menyiapkan para kadernya, bagaimana proses pembentukan pemimpin daerah dan pemimpin nasional, demokrasi dan politik Indonesia berjalan, serta bagaimana seharusnya peran para pemuka agama. Jika Pancasila, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika dan UUD NKRI 1945 yang merupakan Konsensus Dasar Nasional diabaikan, sudah pasti Indonesia sedang berjalan menuju ke kehancuran. Sudah saatnya momentum titik kembali itu dimulai untuk mengingatkan akan landasan konsensus kita sebagai bangsa.
Penetapan Hari Lahirnya Pancasila, Pemberlakukan PERPPU No. 2 Tahun 2017 tentang Perubahan UU No. 17 Tahun 2003 tentang Organisasi Kemasyarakatan dan pembentukan Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP-PIP) harus menjadi momentum kebangkitan jati diri bangsa yang dijiwai nilai-nilai Pancasila. Hal ini sebagai langkah awal membangun kembali kewaspadaan nasional atas banyaknya ancaman yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia. Perilaku para pimpinan masyarakat / negara haruslah merujuk kepada nilai-nilai kebangsaan seperti musyawarah mufakat, gotong-royong, persaudaraan dan bukan mengutamakan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri, tapi harus meletakkan kepentingan nasional di atas segala-galanya.
Ancaman yang nyata, jelas dan tak terkamuflase akan jadi penghambat cita-cita dan tujuan Nasional bangsa kita. Narkoba, korupsi, radikalisme, terorisme, konflik horizontal, kemiskinan, intoleransi – sekadar menyebut beberapa contoh - hanyalah sebagian dari besarnya potensi ancaman yang ada di masa sekarang dan masa depan. Musuh bangsa Indonesia bukanlah bangsa sendiri tetapi mereka yang menginginkan negara Indonesia dan Pancasila hancur.
Konferensi Nasional Umat Katolik Indonesia, yang diselenggarakan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan didukung semua elemen Katolik se Indonesia termasuk Organisasi Kemasyarakatan Katolik seperti Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA), Wanita Katolik Republik Indonesia (WKRI), Pemuda Katolik (PK), Perhimpunan Mahasiswa Katolik Indonesia (PMKRI), Forum Masyarakat Katolik Indonesia (FMKI), Universitas Katolik seperti Universitas Katolik Parahyangan, Universitas Katolik Atma Jaya Indonesia, Universitas Katolik Atma Jaya Yogyakarta, Universitas Katolik Soegiyopranoto, Keuskupan dan para tokoh/guru/politikus/birokrat, merupakan keputusan strategis Gereja Katolik Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keputusan strategis ini juga sesuai dengan motto yang diucapkan oleh Uskup Pribumi Pertama yaitu Uskup Agung Keuskupan Agung Semarang, Mgr Albertus Sogijapranata SJ yang mengatakan, 100% Umat Katolik – 100% Warga Negara Indonesia. Pancasila adalah anugerah semata dari Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dipelihara, dijaga dan diimplementasikan. Oleh karena itu, Konfernas ini menjadi sikap tegas bagi Umat Katolik Indonesia untuk mendorong diimplementasikan nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat, bangsa dan warga negara Indonesia. Pancasila harus dikembalikan lagi sebagai falsafah hidup bangsa, dan kita semua sebagai satu bangsa harus menjaga, memupuk, dan menumbuhkembangkan Pancasila.
Pancasila adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus dipelihara, dijaga dan diimplementasikan. Konferensi Nasional ini adalah penegasan kembali umat Katolik Indonesia akan pentingnya implementasi serta peneguhan kembali nilai-nilai Pancasila kepada seluruh masyarakat Indonesia. Anak-anak bangsa dari segala lapisan dan golongan perlu terlibat aktif dalam menjaga, memupuk, serta menumbuhkembangkan Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa Indonesia.
Sangat diharapkan, berbagai pemikiran yang dibahas dalam sesi-sesi mengedepankan pandangan bahwa Pancasila telah berada pada titik kritis sehingga perlu tindakan segera berupa revitalisasi terhadap cara pandang dan perlakuan terhadap Pancasila itu sendiri, khususnya bagi generasi muda bangsa calon pemimpin bangsa, yang telah memasuki era globalisasi dan teknologi informasi.