Dalam surat diungkap keprihatinan PGI terhadap aksi-aksi menjadi fenomena seperti mengembalikan Indonesia pada suasana Orde Baru yang berupaya meredam segala bentuk ideologi yang tidak sejalan dengan selera penguasa.
Menurut PGI fenomena ini merupakan ekses dari pernyataan dan sikap beberapa pejabat negara, aparat polisi, dan militer yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat. Dan, “kami menilai keadaan ini sebagai langkah mundur cita-cita reformasi yang sama-sama kita perjuangkan,” pernyataan itu tertulis.
Untuk itu, PGI mendesak presiden untuk menghentikan segala usaha orang-orang yang menghidupkan isu bahaya laten PKI. PGI mendorong pemerintah untuk terus memfasilitasi upaya pelurusan sejarah terkait dengan tragedi 1965.
PGI juga mendorong pemerintah untuk menghentikan tindakan pelarangan, sweeping, penyitaan barang cetakan seperti buku tanpa melalui proses peradilan. Juga, meminta pemerintah menghentikan segala bentuk pembubaran paksa apalagi yang disertai kekerasan atas kehendak masyarakat untuk berkumpul dan berdiskusi.
PGI menekankan agar pemerintah Jokowi lebih serius memperhatikan radikalisme agama dan geliat ekonomi yang didominasi kerakusan. Sebab, dua hal tadi menjauhkan kita dari nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.