Pertempuran untuk merebut kembali Raqa dan Mosul diperkirakan menjadi yang paling sulit dari perang melawan kelompok ISIS, yang menguasai sejumlah bagian wilayah di kedua negara.
Pernyataan Le Drian itu merupakan penyebutan jadwal paling spesifik untuk merebut kembali kota-kota tersebut yang disampaikan anggota dari koalisi pimpinan Amerika Serikat melawan militan Islamis itu. Selama ini ada keengganan untuk mengomentari kapan operasi diharapkan mencapai hasilnya.
"Raqa dan Mosul harus jatuh pada 2016," kata Le Drian, seperti dikutip AFP. Dia menyerukan untuk membuat "tahun ini sebagai titik balik utama dalam perjuangan kami melawan apa yang disebut Negara Islam".
Kelompok ISIS mengklaim bertanggung jawab atas serangan di Paris yang menewaskan 130 orang pada November tahun lalu, dan ada kekhawatiran bahwa kelompok ini akan menyerang kembali negara itu.
Sementara itu, jaksa federal Belgia mengatakan bahwa sel militan Islamis yang menyerang bandar udara Brussels dan stasiun metro bulan lalu, menewaskan 32 orang, awalnya direncanakan untuk menargetkan Prancis.
Akhir bagi Daesh
Raqa dikuasai militan ISIS pada awal 2014, dan Mosul diserbu ketika kelompok itu secara ofensif menyerang Irak pada bulan Juni tahun itu.
Kenyataan bahwa kedua kota masih memiliki penduduk sipil yang besar akan menyulitkan upaya untuk merebut kembali, dan militan ISIS memiliki cukup waktu untuk menebar bom dan mengatur pertahanan lainnya.
Letnan Jenderal Sean MacFarland, komandan operasi internasional melawan kelompok ISIS, mengatakan bahwa jenderal Irak tidak berpikir mereka akan mampu merebut kembali Mosul hingga akhir 2016 atau awal 2017.
Tahun ini "harus menjadi tahun awal dari akhir untuk Daesh", kata Le Drian yang menggunakan sebutan ISIS dalam bahasa Arab. Dia mengatakan dalam pidatonya pada pasukan khusus Irak dan pasukan Prancis.
Lebih Berbahaya
Namun dia mengingatkan bahwa meski telah menderita serangkaian kekalahan, para militan ISIS masih menjadi ancaman. "Karena mereka terpojok, Daesh lebih berbahaya dari sebelumnya," katanya.
Kelompok ISIS masih mampu melaksanakan pemboman dan sering dilakukan di daerah yang dikuasai pemerintah, serta serangan yang menargetkan pasukan keamanan.
Le Drian tiba di Baghdad hari Senin untuk membicarakan perang melawan militan ISIS, dan bertemu dengan Perdana Menteri Irak, Haider al-Abadi, Presiden Irak, uad Masum, Ketua Parlemen, Salim Al-Juburi, dan Menteri Pertahanan, Khaled al-Obeidi.
Menurut militer Prancis, Prancis telah melakukan lebih dari 580 serangan terhadap kelompok ISIS, menghancurkan lebih dari 1.000 target, dan memiliki sekitar 350 tentara dikerahkan di Irak. Le Drian, yang tiba di Baghdad dari Kuwait, telah mengunjungi beberapa dari tentara itu.
Serangan AS
Amerika Serikat melakukan mayoritas serangan koalisi dan telah mengerahkan sekitar 3.900 personil militer ke negara itu, termasuk pasukan khusus yang menargetkan ISIS.
Kelompok militan menyerbu daerah yang luas di utara dan barat Baghdad pada bulan Juni 2014, namun pasukan Irak secara signifikan kembali merebut dengan dukungan dari koalisi. Sementara pasukan Suriah juga telah mencatat kemenangan terhadap kelompok ISIS di Suriah.
Kunjungan Le Drian datang hanya beberapa hari setelah Menteri Luar Negeri AS, John Kerry, dalam perjalanan ke Baghdad berjanji bahwa koalisi dan Irak akan menghabisi kelompok ISIS.
Krisis Ekonomi
Selain tantangan keamanan, Irak juga dilanda krisis ekonomi yang disebabkan oleh merosotnya harga minyak, dan ketegangan politik karena ada keinginan menggantikan kabinet sekarang.
Abadi menyerukan perubahan kabinet secara "fundamental" sehingga bisa mengangkat "tokoh profesional dan teknokrat dan akademisi", dalam kabinet. Naman-nama itu telah ditawarkan dalamdaftar nominasi kepada parlemen pekan lalu.
Tapi pihak Irak yang kuat dan politisi mengandalkan kontrol pada kementerian untuk patronase dan dana, dan blok politik dalam parlemen banyak yang mencalonkan kandidat lainnya.
Para pejabat telah mengatakan pemungutan suara pada calon baru bisa berlangsung pada hari Selasa, tetapi hasil akhirnya mungkin akan ber variasi dengan sistem saat ini di mana menteri berafiliasi dengan partai.