Permintaan itu mereka sampaikan kepada rombongan uskup dari Papua Nugini dan Kepulauan Solomon yang mengunjungi Jayapura pada 8 dan 9 April lalu. Sebanyak 20 uskup ada dalam rombongan itu, termasuk Uskup Agung Port Moresby, John Ribat dan Uskup Agung Honiara, Adrian Smith.
Media Katolik yang berbasis di Australia, The Catholic Leader, melaporkan rombongan uskup dari negara-negara Melanesia itu mencoba menyerap aspirasi dan mendengar suara masyarakat Papua selama kunjungan yang tergolong langka itu.
Walau aktivis setempat hanya mendapat pemberitahuan singkat sebelum kunjungan, mereka sempat menitipkan aspirasi kepada rombongan uskup, termasuk dari Perempuan Katolik Papua Barat (PKPB).
PKPB menyampaikan sepucuk surat kepada rombongan uskup yang antara lain meminta agar dalam kunjungannya ke Indonesia tahun depan, Paus Fransiskus juga datang ke Papua.
Dalam surat itu, menurut Catholic Leader, PKPB menyatakan kesiapan menyambut kedatangan Paus Fransiskus.
Di bagian lain surat, PKPB menyampaikan laporan tentang keinginan rakyat Papua untuk menentukan nasib sendiri.
"Hanya sedikit orang asing dan bahkan lebih sedikit tamu terhormat seperti tuan-tuan yang diperbolehkan mendapatkan izin untuk datang (ke Papua), atau bersedia mengambil risiko mengunjungi negara kami," kata surat PKPB.
"Kami ingin Anda tahu bahwa kami tidak bebas."
"Kami dibatasi dalam situasi yang penuh kekerasan."
"Karena polisi dan militer Indonesia, kami tidak merasa aman di tanah kami sendiri."
"Kami ingin menentukan masa depan kami sendiri, secara bebas dan adil."
"Kami ingin Anda tahu bahwa United Liberaton Movement for West Papua (ULMWP) mewakili kami. Mereka memiliki dukungan penuh kami."
Yang dimaksud dengan ULMWP adalah organisasi yang terbentuk pada akhir tahun 2014, wadah bersama faksi-faksi dari gerakan kemerdekaan Papua Barat.
Saat ini ULMWP mendapat status pengamat di Melanesia Spearhead Group (MSG), sebuah forum regional yang berpengaruh di Pasifik Selatan, mencakup perwakilan dari Papua Nugini, Fiji, Kepulauan Solomon, Vanuatu dan gerakan perjuangan kemerdekaan Kaledonia Baru.
Lebih jauh, PKPB dalam suratnya juga menyalahkan pihak pemerintah RI atas terjadinya berbagai pelanggaran HAM dan menuduh gereja di tingkat lokal membisu mengenai hal itu.
"Rakyat kami mengalami kekerasan dan kematian karena tindakan brutal militer dan polisi Indonesia," kata surat itu.
"Setiap hari semakin banyak migran tiba. Kami menjadi minoritas di tanah kami dan bahkan di gereja kami sendiri, sementara rakyat Indonesia menguasai semua aspek kehidupan."
"Bahkan, mereka (negara) sering menjadi pelaku atau melindungi pelaku, sehingga kami merasa tidak punya tempat mengadu."
"Sayangnya Gereja Katolik di Papua Barat sebagian besar diam tentang hal ini dan tidak menyarakan tangisan kami yang ingin mendapatkan keadilan."
Surat itu menyerukan agar akar Konferensi Uskup mendorong Pacific Island Forum untuk segera mengirim misi pencari fakta tentang pelanggaran HAM ke Papua Barat.
Kunjungan uskup-uskup ini ke Jayapura berlangsung setelah sebelumnya terbit laporan dari pencari fakta yang berafiliasi dengan Gereja Katolik Brisbane, yang berisi tuduhan militer dan polisi melakukan intimidasi, pemukulan, penyiksaan, penculikan dan pembunuhan di Papua Barat.
Penulis laporan, Susan Connelly dari Kesusteran Josephite, adalah tokoh yang dihormati dan pembela HAM. Ia mengunjungi Papua Barat didampingi pejabat Komisi Keadilan dan Perdamaian dari Keuskupan Agung Brisbane, Peter Arndt.
Mereka mewawancarai lebih dari 250 tokoh masyarakat Papua.
Sr Connelly membandingkan situasi di sana sebagai perjalanan "melangkah kembali dua puluh tahun ketika saya pertama kali pergi ke Timor Timur".