Hakim Distrik Amerika Serikat untuk New Jersey, Michael Shipp, telah memutuskan bahwa Bernards Township melanggar undang-undang anti-diskriminasi dengan meminta masjid untuk menyediakan ruang parkir lebih luas dari pada gereja-gereja atau sinagoge yang ada di wilayah sekitar.
Pihak township berargumen bahwa persyaratan lahan parkir yang digugat oleh mereka adalah karena waktu puncak ibadah masjid pada Jumat siang. Namun, Shipp memberikan catatan bahwa pihak township tidak bisa menerapkan penilaian individual kebiasaan ibadah di gereja atau sinagoge pada tempat ibadah lainnya. Lebih lanjut, ia mengungkapkan pihak township seharusnya menerapkan pendekatan yang berbeda untuk pembangunan masjid.
Masyarakat Muslim Basking Ridge menggugat secara hukum pihak township pada bulan Maret lalu, setelah tergugat menolak perizinan pembangunan masjid selama 3 tahun.
"Ini adalah penyalahgunaan kekuasaan yang kotor oleh Badan Perencanaan lokal untuk menolak rumah ibadah hanya karena itu adalah masjid," ujar Hannah Smith, penasihat senior organisasi Nirlaba, Becket Fund for Religious Liberty. "Pihak township tidak bisa sembarangan menerapkan standar yang berbeda untuk setiap kelompok agama," ungkap Hannah Smith.
Sementara itu, kelompok Kristen Injili seperti Komisi Etika & Kebebasan Beragama (ERLC) dari Konvensi Gereja-Gereja Baptis Selatan dan Asosiasi Nasional Penginjil bergabung bersama dengan organisasi sipil dan agama lainnya untuk mendukung langkah hukum yang diajukan Masyarakat Muslim Basking Ridge.
Meski beberapa anggota dari kelompok Injili mengkritik langkah yang diambil oleh ERLC, tetapi Presiden ERLC Russell Moore berpendapat bahwa umat Kristen sudah seharusnya memperjuangkan kebebasan beragama bagi semua orang.
Sumber : www1.cbn.com