Sulawesi, Ambon, Papua

Donald Trump Janji Ijinkan Gereja Terlibat Politik

Donald Trump kembali membuat keputusan kontroversial dengan mengakhiri larangan gereja-gereja dan lembaga bebas pajak ikut berpolitik. Dia mengecam kalau aturan larangan, yang lebih dikenal dengan Amandemen Johnson, mempersulit gereja, badan amal dan lembaga pendidikan untuk secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam kampanye politik.

"Saya akan membatalkan Amendemen Johnson dan mengizinkan perwakilan agama berbicara secara bebas tanpa takut hukuman. Saya akan melakukannya," kata Trump dalam kegiatan tahunan Doa Pagi Nasional yang dihadiri politikus Amerika, pemimpin agama, dan tamu negara, termasuk Raja Abdullah dari Yordania, Kamis, 2 Februari 2017 kemarin.

Juru bicara Gedung Putih, Sean Spicer menegaskan tindakan itu diambil karena Trump ingin menemukan cara untuk memastikan banyak orang tidak dikenakan hukuman karena keyakinan agama mereka

Sementara para kritikus mengklaim tindakan itu diambil sebagai balas jasa kepada penganut Kristen yang mendukungnya dalam pemilihan presiden November 2016, selain karena ambisi pribadinya menjadikan rumah ibadah itu sebagai alat politik.

"Presiden Donald Trump dan sekutunya dalam agama ingin membuat rumah ibadah di negara ini sebagai komite aksi politik. Ini juga akan menyebabkan rumah ibadah berfokus pada usaha untuk mendapatkan dukungan calon guna meraih bantuan keuangan dan lain-lain. Ini bakal menjadi bencana bagi gereja dan politik di negara ini," ucap Barry Lynn, direktur eksekutif kelompok Americans United for Separation Church and State.

Para kritikus ini menilai bahwa pembatalan Amandemen Johnson adalah tujuan utama Kristen konservatif. Karena mereka berpendapat bahwa isi aturan itu melanggar hak berbicara dan kebebasan beragama.

“Kita bersemangat untuk melihat bahwa Presiden Trump paham betul kalau Amandemen Johnson menyebabkan pelanggaran konstitusi yang nyata dan dia berkomitmen untuk mengembalikan hak pendeta bisa berbicara secara bebas dari mimbar tanpa takut dijatuhi hukuman dari pemerintah,” ucap Erik Stanley, penasihat senior kelompok advokat pembela hak Kristen konservatif. Sumber : Reuters.com/Nytimes.com

Sumber : jawaban.com

Share This Post:
 
Sinode Gereja Kristen
Perjanjian Baru
  • Address:
    MDC Hall, Wisma 76 Lt. 26
    Jl. S. Parman Kav. 76 Slipi
    Jakarta Barat 11410
  • Phone: (+6221) 53690033
  • Fax: (+6221) 53690055
 
 
© 2016. «GKPB MDC