Hal itu diungkapkan sosok yang akrab disapa Buya Maarif itu dalam acara Simposium Nasional bertema ‘Tragedi 1965, Pendekatan Kesejarahan’, di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, hari Senin (18/4).
”Saya ingin bangsa ini berterus terang, katakan benar kalau itu benar, kalau salah katakan salah,” katanya.
Menurutnya, seluruh elemen bangsa Indonesia harus memiliki kebesaran hati demi menutup menyelesaikan sejarah kelam bangsa Indonesia, yakni tragedi pembantaian orang-orang yang dituduh komunis dan anggota Partai Komunis Indonesia (PKI) pada tahun 1965.
“Ini persoalan yang harus diselesaikan dengan hati yang besar dan jiwa yang besar,” ucap Buya Maarif.
Sebelumnya, dalam acara yang sama, Menteri Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, menegaskan Pemerintah tidak memiliki pemikiran untuk meminta maaf terkait tragedi 1965.
Dia mengatakan, Pemerintah tahu langkah terbaik untuk bangsa Indonesia terkait tragedi pembantaian orang-orang yang dituduh komunis dan anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965.
“Kami tidak sebodoh itu. Jangan ada pikiran pemerintah akan minta maaf ke sana atau ke sini. Kami tahu apa yang kami lakukan yang terbaik untuk bangsa ini,” kata Luhut.
Pernyataan Luhut itu pun langsung dikritik sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Warman Adam. Dia mengatakan Presiden Joko Widodo harus meminta maaf atas kekeliruan negara pada tragedi 1965.
Menurutnya, permintaan maaf atas tragedi pembantaian orang-orang yang dituduh komunis dan anggota Partai Komunis Indonesia pada tahun 1965 itu tidak bisa diwakilkan, sekalipun oleh jajaran menterinya.
“Presiden perlu minta maaf pada kekeliruan yang dibuat negara pada tragedi 1965. tidak bisa diwakilkan,” kata Asvi.