Menkopolhukam, Luhut Pandjaitan, bertemu dengan tokoh gereja Inggris,Richard Douglas Harries, atau yang lebih dikenal sebagai Lord Harries of Pentregarth, yang selama ini gencar mendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua.
Luhut Pandjaitan menemui Lord Harries, didampingi oleh Wakil Ketua DPR, Fadli Zon dan Kepala BNPT Tito Karnavian, di Gedung Parlemen Inggris, di London, pada 11 Mei lalu. Ketiganya berada di London dalam rangka menghadiri Global Anticorruption Summit dan tampaknya pergi menemui Lord Harries di sela-sela acara utama itu.
Hal ini terungkap dari posting yang dilansir oleh Fadli Zon melalui akun Twitternya pada hari yang sama.
Menurut Fadli Zon, Menkopolhukam Luhut Pandjaitan dalam pertemuan itu memberikan penjelasan pemerintah dengan sangat komprehensif kepada Lord Harries.
"Saya serahkan surat menjelaskan kondisi Papua dan menyanggah pernyataan Lord Harries," tulis Fadli Zon lewat akun @fadlizon.
Fadli Zon juga mengunggah sejumlah foto-foto pada saat dan sesudah pertemuan. Tampak bahwa Fadli Zon, yang merupakan alumni sebuah perguruan tinggi di Inggris, kompak dengan Menkopolhukam.
Isu Papua belakangan ini menghangat, menyusul pertemuan yang diselenggarakan oleh International Parliamentarians for West Papua (IPWP) di London pada 3 Mei lalu. Pada pertemuan yang juga dihadiri oleh Ketua Partai Buruh Inggris, Jeremy Corbyn itu, muncul seruan agar rakyat Papua diberi kesempatan menentukan nasib sendiri.
Lord Harries sejak awal adalah pendukung penentuan nasib sendiri bagi Papua. Ia dikenal sangat dekat dengan Benny Wenda, juru bicara United Liberation Movement for West Papua (ULMWP), organisasi yang selama ini menjadi wadah pemersatu gerakan-gerakan pro-penentuan nasib sendiri di kalangan rakyat Papua.
Lord Harries saat ini menjadi anggota parlemen Inggris. Ia merupakan tokoh gereja Inggris, antara lain pernah menjadi Uskup Oxford dan juga Uskup Church of England.
Bagaimana dekat dan kuatnya dukungan Lord Harries bagi penentuan nasib sendiri bagi rakyat Papua, tercermin dari kehadirannya pada pertemuan IPWP 3 Mei lalu. Pada kesempatan itu, ia menceritakan bagaimana ia pertama kali bertemu dengan Benny Wenda pada 2003. Menurut dia, ketika itu isu pelanggaran HAM di Papua sama sekali belum didengar oleh dunia.
Kini, menurut dia, isu Papua telah menjadi pembicaraan di antara bangsa-bangsa, khususnya negara-negara di Pasifik Selatan.
Dalam pertemuan IPWP tersebut, ia juga membacakan surat dan pernyataan dukungan dari Uskup Agung Emeritus Afrika Selatan, Desmond Tutu, yang berbunyi, "Yang terkasih dan sahabat rakyat Papua. Terimalah kasih dan berkat dari Afrika Selatan, dari seorang sahabatmu pencari keadilan. HAM dan keadilan adalah nilai-nilai universal. Sangat menggembirakan menyaksikan bertumbuhnya pergerakan untuk mendapatkan keadilan bagi rakyat Papua. Seruan Anda untuk dilaksanakannya penentuan nasib sendiri di bawah pengawasan internasional bagi rakyat Papua saya dukung."
Belum diketahui bagaimana reaksi Lord Harries setelah mendengar penjelasan dari Luhut dan Fadli Zon. Satuharapan.com mencoba mengubungi Fadli Zon untuk mendapatkan keterangan atas hasil pertemuan ini. Namun belum mendapatkan respons.
Luhut kini tengah gencar menangkis berbagai kampanye yang dilancarkan ULMWP di panggung internasional. Baru-baru ini Luhut mengundang mantan presiden Timor Leste, Ramos Horta ke Papua untuk meyakinkan dunia internasional tentang upaya pembangunan di Papua.